Suhupublik,Medan – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Tapanuli Utara.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Tapanuli Utara, Arifin Rudi Nababan, Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, Inspektur Daerah Manapang Simamora, serta Kepala BKAD Josua Hutabarat.
Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dan tim auditor yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional.
Menurutnya, capaian WTP ke-12 berturut-turut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Raihan opini WTP ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Tapanuli Utara untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.
BPK RI menyatakan bahwa LKPD Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2025 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penilaian tersebut mencakup realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat indikator utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Tomuan.S)
