Suhupublik,Jakarta-Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terus mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memastikan tata kelola aset negara berjalan optimal,Rabu 15/4/2026
Hal tersebut tercermin dalam audiensi antara Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Rui FGP Duarte, dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Pertemuan yang mewakili Menteri Pertahanan RI itu berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Rombongan DPRD Tulang Bawang dipimpin oleh Sopi’i bersama tim komite khusus, dengan agenda utama menyampaikan aspirasi daerah serta memperkuat koordinasi lintas pemerintahan.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis mengemuka, terutama terkait persoalan pertanahan dan pengelolaan aset negara yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. DPRD Tulang Bawang menyoroti pentingnya kejelasan status lahan serta kepastian hukum guna mencegah potensi konflik di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Irjen Kemhan menegaskan bahwa koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait merupakan faktor kunci dalam menciptakan tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Sinergi yang kuat akan memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara komprehensif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengelolaan aset negara tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional serta mendukung pembangunan daerah.
Audiensi ini juga menjadi momentum untuk membangun kesepahaman bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, termasuk jajaran Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan serta unsur hukum Kemhan yang memberikan pandangan teknis terkait pengelolaan aset dan regulasi yang berlaku.
Melalui dialog yang berkelanjutan, pemerintah berharap hubungan koordinatif antara pusat dan daerah semakin solid, sehingga berbagai tantangan dalam pengelolaan aset negara dapat diselesaikan secara tepat dan berkelanjutan.
