Pangkalpinang, Kamis- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menerima kunjungan kerja Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bersama rombongan dalam rangka menyerap aspirasi daerah, khususnya di sektor pendidikan. Pertemuan berlangsung di Bandara Depati Amir,Kamis 16/4/2026
Gubernur Hidayat menilai kunjungan tersebut memiliki arti strategis dalam memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Menurutnya, dialog antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi sarana penting untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan.
“Audiensi ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi momentum penting untuk menyampaikan berbagai tantangan pendidikan yang kami hadapi, mulai dari pemerataan akses hingga peningkatan kualitas,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Gubernur memaparkan sejumlah isu krusial, di antaranya keterbatasan tenaga pendidik serta kebutuhan pembangunan unit sekolah baru, khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas di sejumlah wilayah yang belum terjangkau secara optimal.
Sementara itu, Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Komisi X DPR RI dalam menghimpun masukan daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan nasional, termasuk dalam proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
“Kami ingin mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi pendidikan di daerah. Masukan dari pemerintah daerah akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan bersama para pemangku kepentingan,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan distribusi guru dan keterbatasan infrastruktur pendidikan menjadi perhatian utama yang perlu segera ditangani secara komprehensif. Menurutnya, masih terdapat wilayah yang belum memiliki akses memadai terhadap pendidikan menengah.
Selain agenda pendidikan, Gubernur Hidayat juga menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin Deddy Yudistira, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam pengawasan keuangan dan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Fokus pembahasan mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan, efektivitas program pembangunan, hingga optimalisasi pelaksanaan proyek infrastruktur.
Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya peran BPKP dalam memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami terus berupaya memperkuat pengawasan dan memastikan pembangunan daerah berjalan efektif serta tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui rangkaian pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
