Suhupublik.com oleh (T.ak) kaperwil Aceh 03/10/2026. LANGSA, ACEH – Tata kelola pemerintahan di Kota Langsa kini berada di bawah sorotan tajam publik seiring akumulasi kekecewaan massa yang berujung pada gelombang protes beruntun. Belum reda gejolak penolakan atas penunjukan mantan Kepala Puskesmas Langsa Lama—yang sempat viral karena keluhan buruknya pelayanan kesehatan—sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Langsa, situasi sosial-politik daerah ini kembali membara menyusul dugaan tindakan refresif berupa kekerasan fisik yang dialami oleh para demonstran.
Konflik di Area Pendopo: Jeritan Korban Banjir yang Berakhir Dugaan Kekerasan
Ketegangan memuncak ketika aliansi masyarakat sipil bersama warga terdampak banjir mendatangi Pendopo Wali Kota Langsa untuk menagih transparansi dan janji realisasi bantuan. Alih-alih disambut dengan ruang dialog yang humanis, suasana di lapangan justru dilaporkan berubah mencekam.
Sejumlah perwakilan massa aksi secara terbuka mengaku mendapat perlakuan kasar, mulai dari aksi saling dorong, pemukulan, hingga tindakan ditendang oleh oknum petugas di lapangan saat mencoba menyampaikan aspirasinya. Insiden ini langsung memicu kecaman keras dari berbagai elemen aktivis karena dinilai telah mencederai pilar demokrasi dan hak menyatakan pendapat di muka umum yang dilindungi konstitusi.
Skandal RSUD Langsa: Rekam Jejak Kontroversial yang Justru Membuahkan Promosi
Di sisi lain, kekecewaan masyarakat sipil kian berlipat ganda melihat keputusan kontroversial Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana. Jabatan nomor satu di RSUD Langsa resmi diserahkan kepada Dr. Erizal, SKM., M.Kes. berdasarkan Surat Perintah Wali Kota Langsa.
Kebijakan ini memicu polemik masif mengingat rekam jejak Erizal sewaktu memimpin UPTD Puskesmas Langsa Lama sempat viral secara negatif akibat gelombang keluhan warga atas bobroknya mutu pelayanan medis kala itu. Promosi kilat ini dinilai mencederai rasa keadilan publik dan memicu lahirnya laporan resmi atas dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia. Publik mempertanyakan landasan evaluasi obyektif apa yang digunakan pemerintah daerah dalam memberikan mandat fasilitas kesehatan strategis sekelas RSUD kepada figur yang sarat resistensi.
Gelombang ‘GEUBRAK’ Mengepung Aparat Penegak Hukum Merespons tumpukan masalah ini, Gerakan Elemen Bersatu Masyarakat Sipil (GEUBRAK) yang dipimpin oleh inisiator Wahyu Ramadana bergerak melakukan konsolidasi massa secara berkala. Massa aksi tidak hanya berorasi di pusat kota, namun juga merangsek mendatangi Markas Polres Langsa, Kantor Satpol PP, hingga Kejaksaan Negeri Langsa.
Selain menuntut perlindungan atas hak-hak pendemo dan penghentian arogansi oknum aparat, massa mendesak penuntasan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang sedang bergulir, salah satunya terkait komitmen penegakan hukum dalam proyek Rumah Sehat Kota Langsa.
Pihak kepolisian melalui jajaran Polres Langsa menegaskan bahwa seluruh proses hukum atas laporan publik akan tetap berjalan secara normatif dan prosedural. Kendati demikian, elemen masyarakat menyatakan komitmen penuh untuk terus turun ke jalan dan mengawal sengketa kepemimpinan serta dugaan represi ini hingga tuntas.
